Paradok Seruyan: Potret Ganda Kalimantan Tengah
Kata Pengantar
Buku ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. “Paradok Seruyan” lahir dari kegelisahan melihat ketimpangan … yang nyaris menjadi biasa: kemiskinan di tengah kekayaan, suara rakyat yang tenggelam dalam hiruk-pikuk politik, dan alam yang sunyi karena tak lagi didengar.
Kalimantan Tengah — khususnya Seruyan — adalah ruang yang kaya akan pelajaran: tentang bagaimana pembangunan bisa menjadi harapan, tapi juga ancaman.
Melalui gaya ilmiah populer, buku ini mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam, lebih jujur, dan lebih adil. Karena perubahan hanya bisa dimulai dari kesadaran. Dan kesadaran, hanya mungkin muncul jika kita mau membuka mata — dan hati.
Bab 1: Seruyan Dalam Angka dan Narasi
Kabupaten Seruyan, sebuah kabupaten di pesisir selatan Kalimantan Tengah, terbentang dari laut Jawa hingga ke perbukitan utara yang membatasi dengan Kalimantan Barat. Luas wilayahnya lebih dari 16 ribu kilometer persegi — lebih besar dari beberapa provinsi di Jawa, namun dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah.
Secara administratif, Seruyan terbagi menjadi 10 kecamatan, dengan pusat pemerintahan di Kuala Pembuang, sebuah kota kecil yang tumbuh perlahan-lahan di tepi Sungai Seruyan. Jika dilihat dari atas, kabupaten ini seperti tubuh raksasa yang tidur — penuh potensi, tapi belum semua bagian terbangun.
1.2. Potensi dan Paradoks: Kaya Sumber Daya, Miskin Tata Kelola
Seruyan punya segalanya: hutan tropis, perkebunan sawit, sungai-sungai besar, dan kawasan pesisir yang strategis. Namun di balik sumber daya itu, terhampar ironi. Lebih dari separuh wilayahnya kini dikuasai konsesi perusahaan — dari HPH (Hak Pengusahaan Hutan) hingga HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan sawit.
Menurut data BPS dan laporan WALHI (2022), lebih dari 60% wilayah daratan Seruyan telah beralih fungsi menjadi kebun sawit dan area konsesi industri. Namun, tingkat kemiskinan masih tinggi, dan sebagian besar desa masih berjuang dengan infrastruktur dasar: jalan rusak, air bersih yang sulit, listrik yang belum merata.
Paradoksnya nyata: kekayaan di atas tanah, tapi rakyat di bawah tanah hidup dalam keterbatasan.
1.3. Pertumbuhan Ekonomi: Angka yang Menipu?
Statistik resmi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Seruyan mengalami tren positif, terutama dari sektor perkebunan dan perdagangan besar. Namun jika ditelisik lebih dalam, pertumbuhan itu lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar. Sementara warga lokal kebanyakan menjadi buruh, atau bahkan hanya penonton di tanah sendiri.
Di desa-desa, narasi pertumbuhan sering terasa seperti cerita asing. Jalan desa yang becek saat musim hujan, harga hasil panen yang fluktuatif, dan sulitnya akses pendidikan berkualitas menjadi kenyataan sehari-hari.
1.4. Satu Kabupaten, Banyak Dunia
Di Kuala Pembuang, bangunan kantor pemerintah yang megah, rumah dinas yang tertata, dan beberapa penginapan mulai bertumbuh. Namun cukup tempuh dua jam ke arah pedalaman, gambaran itu lenyap. Jalan tanah, jembatan gantung dari papan, dan sinyal HP yang menghilang menjadi dunia lain dari kabupaten yang sama.
Inilah potret ganda Seruyan: pusat dan pinggiran, penguasa dan rakyat, keuntungan dan kerusakan.
1.5. Seruyan sebagai Cermin Kalimantan
Kondisi Seruyan bukanlah kasus tunggal. Banyak kabupaten di Kalimantan mengalami hal serupa. Namun Seruyan unik karena posisinya sebagai kabupaten muda hasil pemekaran (2002), kaya sumber daya, tapi lambat membangun identitas yang berpihak pada rakyatnya sendiri.
Di sinilah Seruyan menjadi cermin — bukan hanya untuk Kalimantan, tapi untuk Indonesia — tentang bagaimana pembangunan bisa berarti sekaligus memudar, membangun dan merusak dalam satu waktu.
Bab 2: Politik Dua Wajah – Kekuasaan Dalam Balutan Kekeluargaan dan Kepentingan
2.1. Demokrasi yang Terlalu Akrab
Seruyan, seperti banyak kabupaten hasil pemekaran lainnya, lahir dengan semangat otonomi daerah — desentralisasi kekuasaan yang diharapkan mendekatkan pengambilan keputusan kepada rakyat. Namun harapan itu ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan.
Alih-alih menjadi ruang partisipatif, politik lokal justru sering kali berubah menjadi arena kekuasaan segelintir elite. Tokoh-tokoh politik berasal dari lingkaran yang itu-itu saja. Pergantian pemimpin bukan karena regenerasi ide, melainkan rotasi antar keluarga, kolega, atau kroni. Akibatnya, keputusan politik seringkali tidak mewakili kebutuhan rakyat, tetapi lebih sebagai kompromi kekuasaan.
2.2. Partai Politik: Simbol, Bukan Saluran
Di Seruyan, partai politik kerap kali hanya menjadi kendaraan, bukan ideologi. Tidak jarang, partai lebih sibuk menjaring tokoh yang “populer” — entah karena uang, pengaruh keluarga, atau hubungan vertikal ke pusat — ketimbang memajukan kaderisasi dari bawah.
Kampanye di musim pemilu selalu ramai, namun ide dan program seringkali hilang di tengah gegap gempita baliho. Setelah menang, suara rakyat perlahan diredam, dan politik kembali menjadi urusan kamar tertutup.
2.3. DPRD: Ruang Wakil atau Wakil Ruang?
Lembaga legislatif daerah (DPRD) seharusnya menjadi penjaga aspirasi masyarakat. Namun dalam banyak kasus, ia justru larut dalam “proyek-proyek titipan”, saling tukar dukungan dengan eksekutif, atau bahkan pasif terhadap masalah struktural yang dihadapi rakyat.
Bahkan ada ungkapan sinis yang kerap terdengar di masyarakat: “Yang penting aman, duduk tenang, dapat proyek, dan tunggu periode berikutnya.” Kalimat itu bukan sekadar kelakar, tapi kritik terhadap budaya pragmatisme yang tumbuh subur dalam ruang demokrasi lokal.
2.4. Politik Uang dan Janji Musiman
Setiap kali pemilu mendekat, janji-janji pembangunan membanjiri desa-desa. Mulai dari jembatan, jalan, hingga bantuan sosial. Namun setelah terpilih, banyak dari janji itu menguap.
Praktik politik uang dan pemberian sembako masih menjadi realitas. Sebagian rakyat memilih diam atau “ikut arus”, karena merasa tak punya pilihan lain. Inilah paradoks: demokrasi berjalan, namun harapan tidak bergerak.
2.5. Anak Muda dan Ruang Terbuka yang Belum Terbuka
Muncul generasi muda yang mulai kritis dan ingin perubahan. Namun ruang politik masih terasa sempit dan menakutkan. Pemuda yang vokal kerap dianggap “berbahaya”, atau “tidak tahu diri”.
Padahal, jika politik dikelola dengan inklusif, anak muda bisa menjadi penyeimbang — pembawa gagasan segar dan pengawas kekuasaan yang berani.
Catatan Kaki:
- Salah satu paradoks politik Seruyan adalah adanya jarak antara rakyat dan penguasa yang justru semakin lebar setelah pemekaran.
- Bukan kurangnya pemimpin, tapi terlalu banyak kepentingan yang tak berakar pada rakyat.
Bab 3: Ekonomi di Simpang Jalan – Antara Sawit, Sengketa, dan Sisa Lahan
3.1. Ketika Sawit Menjadi Raja
Dalam dua dekade terakhir, sawit telah menjelma menjadi denyut ekonomi utama Seruyan. Ribuan hektare lahan telah dikonversi menjadi perkebunan sawit — baik yang dikelola korporasi besar, koperasi plasma, maupun pekebun rakyat.
Sawit menjanjikan keuntungan cepat dan lapangan kerja. Namun ia juga membawa konsekuensi besar: konflik lahan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ketergantungan tunggal pada komoditas yang fluktuatif. Ketika harga sawit tinggi, ekonomi lokal menggeliat. Tapi ketika harga anjlok, banyak keluarga tidak punya pilihan pendapatan lain.
3.2. Plasma atau Plasa?
Secara teori, pola inti-plasma adalah solusi ideal — perusahaan besar menyediakan bibit, pupuk, dan pengolahan, sedangkan masyarakat menjadi mitra pengelola lahan dengan pembagian hasil.
Namun praktiknya jauh dari ideal. Banyak petani plasma mengeluh karena sistem pembagian hasil yang tidak transparan, utang kepada perusahaan yang tidak jelas rinciannya, dan hasil yang tidak sebanding dengan luas lahan yang diserahkan. Alih-alih sejahtera, tak sedikit warga yang justru merasa terjajah di tanah sendiri.
Tak jarang masyarakat menyindir: “Kami kira kami punya plasma, ternyata hanya jadi plasa — tempat orang lain berbelanja kekayaan dari tanah kami.”
3.3. Konflik Lahan: Kisah Lama yang Tak Usai
Konflik agraria adalah luka lama Seruyan. Sejumlah desa masih berhadapan dengan sengketa lahan dengan perusahaan sawit, HPH, maupun kawasan konservasi yang ditetapkan tanpa partisipasi rakyat. Peta tanah adat sering tidak diakui, dan suara masyarakat lokal terseret ke pusaran hukum yang panjang dan mahal.
Ironisnya, ketika masyarakat menuntut hak, mereka sering dicap sebagai pengganggu investasi. Sementara korporasi yang melanggar perizinan atau melewati batas HGU jarang tersentuh.
3.4. UMKM dan Ekonomi Alternatif yang Terabaikan
Di tengah dominasi ekonomi berbasis lahan besar, potensi ekonomi rakyat justru kurang mendapat perhatian. Usaha mikro seperti kerajinan rotan, perikanan air tawar, kuliner lokal, dan hasil hutan non-kayu seolah menjadi cerita pinggiran. Padahal, sektor inilah yang menyerap tenaga kerja lokal dan lebih tahan krisis.
Minimnya pelatihan, akses permodalan, dan pasar membuat UMKM lokal sulit berkembang. Akibatnya, ekonomi Seruyan nyaris berjalan dengan satu kaki — rapuh, karena bergantung pada sektor tunggal.
3.5. Kemana Arah Ekonomi Seruyan?
Apakah Seruyan ingin terus menjadi “gudang sawit” nasional, atau bertransformasi menjadi daerah yang mandiri, seimbang, dan berdaulat secara ekonomi?
Pertanyaan itu belum dijawab secara tegas oleh pemangku kebijakan. Padahal, tanpa diversifikasi ekonomi dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat, Seruyan akan terjebak dalam jebakan komoditas: ketika kekayaan alam ludes, masyarakat hanya akan mewarisi lubang dan utang.
Refleksi Akhir Bab:
“Ketika ekonomi hanya menguntungkan yang besar dan meninggalkan yang kecil, maka ketimpangan bukan kecelakaan — ia adalah sistem.”
Bab 4: Sosial Budaya yang Tergerus – Antara Kearifan Lokal dan Gelombang Global
4.1. Masyarakat Dayak dan Budaya Terbuka
Seruyan dihuni oleh beragam kelompok etnis: Dayak, Banjar, Jawa, Bugis, Madura, hingga Tionghoa. Dalam sejarahnya, masyarakat Dayak di wilayah ini dikenal terbuka terhadap pendatang. Filosofi “Huma Betang” — rumah panjang tempat banyak keluarga hidup berdampingan — menjadi simbol kerukunan dalam keberagaman.
Namun keterbukaan ini, tanpa perlindungan nilai-nilai lokal, bisa menjadi bumerang. Ketika pembangunan hanya mengejar ekonomi, budaya lokal justru kehilangan ruangnya. Bahasa daerah, upacara adat, dan sistem nilai tradisional mulai memudar — terdesak oleh modernitas instan dan budaya luar yang masif.
4.2. Tradisi yang Dipajang, Bukan Dihidupi
Acara budaya seperti Festival Danau Sembuluh, tarian-tarian adat, atau lomba perahu tradisional sering dijadikan agenda tahunan. Namun sayangnya, banyak di antaranya hanya tampil sebagai “hiasan pariwisata”, bukan lagi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kehidupan adat yang dulu erat dengan siklus alam kini ditinggalkan. Hutan yang dulu menjadi ruang ritual dan sumber kehidupan telah berubah menjadi areal konsesi. Generasi muda lebih mengenal lagu TikTok daripada nyanyian rakyat, lebih fasih mengakses tren global ketimbang memahami makna Besipet, Sabatukang, atau Manyanggar.
4.3. Ketegangan Sosial: Ketika Solidaritas Terkikis
Masuknya investasi besar dan arus transmigrasi juga menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Ketimpangan distribusi lahan dan pekerjaan sering kali menimbulkan kecemburuan sosial. Beberapa desa mengalami konflik horizontal — baik antarwarga maupun antara penduduk lokal dan pekerja migran.
Di sisi lain, solidaritas yang dulunya menjadi kekuatan masyarakat adat perlahan bergeser menjadi individualisme. Ketika tanah tidak lagi dikelola bersama, dan nilai gotong royong digantikan oleh kontrak kerja dan target keuntungan, identitas kolektif pun melemah.
4.4. Agama dan Ruang Komunitas
Seruyan adalah rumah bagi pemeluk berbagai agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu Kaharingan, Buddha. Secara umum, kerukunan antarumat beragama cukup terjaga. Namun polarisasi tetap mengintai, terutama ketika isu agama mulai dibawa ke ranah politik lokal atau digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Ruang komunitas lintas identitas — seperti sanggar budaya, forum pemuda lintas iman, atau lembaga adat independen — belum banyak difasilitasi. Padahal ruang semacam ini penting untuk menjaga jembatan kebersamaan di tengah perbedaan.
4.5. Mewarisi atau Melupakan?
Tantangan terbesar generasi muda Seruyan hari ini bukan hanya mempertahankan identitas, tetapi juga memaknainya ulang agar relevan di zaman digital. Pertanyaan kritisnya: apakah kita sedang mewarisi budaya, atau sekadar melepaskannya secara perlahan?
Banyak pemuda lokal yang mulai sadar dan mencoba menghidupkan kembali budaya lewat media sosial, komunitas kreatif, atau dokumentasi digital. Tapi jumlah dan pengaruh mereka masih kecil dibanding derasnya arus budaya konsumtif.
Refleksi Akhir Bab:
“Budaya bukan sekadar masa lalu yang diperingati, tapi cara hidup yang terus diperjuangkan agar tidak hilang di antara angka-angka pembangunan.”
Bab 5: Lingkungan yang Terpinggirkan – Deforestasi, Banjir, dan Api
5.1. Dari Hutan ke Sawit: Transisi Tanpa Transisi
Dulu, Seruyan adalah rumah bagi hamparan hutan tropis dataran rendah yang lebat dan beraneka ragam. Hutan ini bukan sekadar sumber kayu, tapi juga lumbung kehidupan: tempat berburu, meramu, berobat, hingga berdoa. Tapi dalam waktu kurang dari 25 tahun, sebagian besar dari hutan itu telah dibuka, dibakar, dan dialihfungsikan menjadi kebun sawit atau lahan konsesi tambang.
Proses itu jarang disertai kajian lingkungan menyeluruh. Dalam banyak kasus, izin pembukaan lahan diberikan tanpa partisipasi masyarakat, dan tanpa pemulihan yang memadai. Lahan gambut yang sensitif ditimbun, sungai dibendung, dan kawasan lindung dilanggar.
Akibatnya bukan hanya ekologis, tapi juga eksistensial: makhluk hidup kehilangan habitat, masyarakat kehilangan identitas.
5.2. Banjir dan Kekeringan: Dua Sisi dari Satu Kerusakan
Di musim penghujan, sebagian wilayah Seruyan dilanda banjir. Air menggenang di jalan, rumah, hingga sekolah. Di musim kemarau, kekeringan melanda, air sumur surut, dan tanaman layu. Dulu, masyarakat punya cara bertahan dari musim ekstrem ini dengan menyesuaikan pola tanam dan ritual lokal. Sekarang, krisis iklim makin diperparah oleh degradasi lingkungan buatan manusia.
Aliran sungai yang dulu jernih dan menghidupi desa-desa kini tercemar. Tanggul buatan dan kanal industri mengganggu aliran air alami. Sungai besar seperti Seruyan, Sembuluh, dan Pembuang mulai kehilangan kejernihan dan kejayaannya.
5.3. Karhutla: Api yang Datang Setiap Tahun
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah musibah tahunan di banyak wilayah Kalimantan, termasuk Seruyan. Lahan gambut yang dikeringkan untuk sawit atau pertanian skala besar sangat rentan terbakar, bahkan hanya oleh puntung rokok atau api kecil.
Saat karhutla terjadi, langit berubah oranye, udara beracun menyelimuti desa dan kota. Anak-anak sesak napas, sekolah diliburkan, dan warga terpaksa mengungsi. Namun pertanyaannya selalu sama: siapa yang bertanggung jawab?
Seringkali yang disalahkan adalah petani kecil. Padahal dalam banyak kasus, kebakaran terjadi di sekitar atau di dalam area konsesi besar yang tidak dikelola dengan baik.
5.4. Konservasi atau Komersialisasi?
Beberapa kawasan di Seruyan telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di perbatasan barat dan cagar alam di daerah rawa-rawa. Namun konservasi seringkali hanya hadir di atas kertas. Masyarakat adat dilarang mengambil hasil hutan, tetapi perusahaan diberi izin untuk menebang pohon dan menggali tanah.
Bahkan proyek konservasi kadang menjadi pintu masuk pendanaan besar, namun manfaatnya tidak terasa di tingkat lokal. Di sinilah muncul pertanyaan etik: konservasi untuk siapa?
5.5. Keadilan Ekologis: Narasi yang Hilang di Meja Rapat
Sampai hari ini, suara masyarakat adat, petani, dan nelayan lokal jarang masuk dalam perencanaan tata ruang atau pembahasan AMDAL. Mereka hanya dianggap objek, bukan subjek yang paham lingkungan mereka sendiri.
Keadilan ekologis menuntut bukan hanya perlindungan alam, tapi juga pengakuan pada hak-hak masyarakat lokal sebagai penjaga alam sejati.
Refleksi Akhir Bab:
“Lingkungan bukan hanya alam yang rusak, tetapi juga ruang hidup yang dilupakan. Bila bumi Seruyan tak lagi hijau, lalu apa yang tersisa untuk generasi berikutnya?”
Bab 6: Jalan Tengah di Persimpangan Paradok – Mencari Harapan Dalam Ketimpangan
6.1. Antara Kemajuan dan Kehilangan
Seruyan adalah potret klasik dari pembangunan yang tidak seimbang. Ia tumbuh, tapi pincang. Ia maju, tapi rapuh. Kabupaten ini menjadi simbol dari dilema besar Indonesia hari ini: ingin cepat makmur, tapi sering lupa akar dan arah.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi tidak salah. Tapi ketika dilakukan tanpa perspektif lingkungan, tanpa keadilan sosial, dan tanpa partisipasi masyarakat, maka kemajuan hanya akan menjadi milik segelintir.
Paradoks inilah yang terus menghantui: angka-angka naik, tapi kualitas hidup banyak yang stagnan.
6.2. Menumbuhkan Kesadaran Kolektif
Kunci dari jalan tengah adalah kesadaran kolektif. Rakyat Seruyan tidak kekurangan pengetahuan lokal — mereka punya tradisi, nilai, dan sistem hidup yang terbukti bertahan selama ratusan tahun. Yang kurang adalah ruang bagi kesadaran itu untuk hidup dan berpengaruh dalam kebijakan.
Pemerintah lokal perlu membuka ruang dialog yang otentik, bukan hanya seremonial. Rakyat harus lebih berani bicara, dan elite harus lebih banyak mendengar.
Pendidikan, media, dan komunitas pemuda punya peran penting: memediasi, memperkuat daya kritis, dan menyebarkan optimisme yang berbasis realitas.
6.3. Multi-Stakeholder: Dari Musyawarah ke Aksi Nyata
Solusi Seruyan tidak bisa datang dari satu pihak. Pemerintah, masyarakat adat, LSM, pengusaha, akademisi, dan pemuda harus duduk dalam satu meja. Bukan sekadar menyampaikan “aspirasi” — tetapi merancang aksi bersama.
Model-model kolaboratif seperti hutan desa, koperasi rakyat, sekolah alam, pariwisata berbasis budaya, dan restorasi lahan gambut harus diperluas. Jalan tengah bukan berarti kompromi yang setengah hati, tapi integrasi yang tulus antara pembangunan dan keberlanjutan.
6.4. Menggagas Masa Depan: Seruyan 2045
Bagaimana wajah Seruyan 20 tahun ke depan? Jawabannya tergantung pada keputusan hari ini.
- Apakah hutan akan kembali tumbuh, atau habis seluruhnya?
- Apakah anak-anak Dayak akan bangga menyanyikan lagu leluhur, atau hanya mengenal budaya lewat museum?
- Apakah warga Kuala Pembuang dan Danau Sembuluh akan bisa hidup dari hasil bumi yang lestari, atau akan menjadi buruh di tanah yang sudah mereka jual?
Paradok itu bisa berubah menjadi potensi — jika ada keberanian untuk berubah arah.
Penutup: Paradoks yang Perlu Dipahami, Bukan Diterima
Seruyan bukanlah kegagalan. Ia adalah laboratorium besar yang memperlihatkan kegagalan sistemik — sekaligus menunjukkan peluang untuk memperbaikinya. Maka, memahami Seruyan berarti memahami Indonesia dari pinggiran: dengan jujur, kritis, tapi juga penuh harapan.
“Kalau tanah ini terus kita eksploitasi tanpa cinta, maka tanah ini akan diam. Tapi kalau kita rawat dengan pikiran dan hati, maka tanah ini akan bicara – dan yang dibicarakannya adalah masa depan kita.”
— Tokoh adat Desa Tumbang Manjul, dalam diskusi komunitas 2022.
Glosarium
· HGU (Hak Guna Usaha): Izin jangka panjang kepada perusahaan untuk menggunakan tanah negara, terutama untuk perkebunan.
· Inti-Plasma: Pola kemitraan antara perusahaan inti (besar) dan petani plasma (kecil) dalam perkebunan.
· Huma Betang: Filosofi hidup masyarakat Dayak tentang kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan dalam satu rumah besar.
· Karhutla: Kebakaran Hutan dan Lahan, biasa terjadi di lahan gambut selama musim kemarau.
· Paradoks: Keadaan yang mengandung pertentangan — seperti kemiskinan di wilayah yang kaya sumber daya.
Tentang Penulis
Evigh Seruyan adalah peneliti, pegiat sosial, dan penulis yang lahir dan besar di Kalimantan Tengah …
