Tanah Kaya, Fiskal Lemah: Potret Ekonomi Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah adalah tanah yang kaya.
Hutannya luas, sungainya panjang, tanahnya subur, dan perut buminya menyimpan sumber daya yang melimpah. Batu bara, emas, kayu, hingga perkebunan kelapa sawit menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Namun di balik kekayaan alam itu, ada sebuah ironi yang sering luput dari perhatian: fiskal daerahnya tidak selalu sekuat kekayaan tanahnya.
Inilah paradoks yang diam-diam membentuk wajah pembangunan Kalimantan Tengah hari ini.
Tanah yang Menghasilkan, Tapi Tidak Sepenuhnya Dinikmati
Selama dua dekade terakhir, Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah penyumbang komoditas penting bagi perekonomian nasional. Sawit dari Seruyan, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat mengalir ke pasar global. Batu bara dari Murung Raya dan Barito Utara menjadi energi bagi industri.
Nilai ekonominya besar.
Perputaran uangnya juga tidak kecil.
Tetapi jika melihat struktur fiskal pemerintah daerah, gambarnya sering berbeda.
Sebagian besar kabupaten di Kalimantan Tengah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan anggaran.
Artinya, meskipun daerah ini kaya sumber daya, kemandirian fiskalnya masih terbatas.
Ekonomi Ekstraktif dan Tantangan Nilai Tambah
Salah satu penyebab utama kondisi ini adalah struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor ekstraktif.
Komoditas seperti sawit dan batu bara memang menghasilkan nilai besar, tetapi sebagian besar nilai tambahnya terjadi di luar daerah.
Buah sawit dipanen di desa-desa Kalimantan Tengah, namun diolah di pabrik besar atau bahkan diekspor dalam bentuk bahan mentah. Batu bara ditambang di pedalaman, tetapi rantai nilai industri energinya banyak berada di luar wilayah.
Akibatnya, daerah penghasil sering kali hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai ekonomi yang dihasilkan oleh tanahnya sendiri.
Inilah yang sering disebut sebagai paradoks daerah kaya sumber daya tetapi miskin fiskal.
Ketergantungan Fiskal dan Ruang Pembangunan
Ketika struktur fiskal daerah sangat bergantung pada transfer pusat, ruang kebijakan pembangunan juga menjadi terbatas.
Pemerintah daerah harus menyesuaikan program dengan regulasi anggaran dari pusat. Banyak dana yang bersifat spesifik atau sudah memiliki tujuan tertentu.
Di satu sisi, hal ini menjaga akuntabilitas.
Namun di sisi lain, ruang inovasi pembangunan daerah menjadi tidak selalu luas.
Padahal setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda.
Seruyan memiliki tantangan kawasan perkebunan dan pesisir.
Murung Raya menghadapi persoalan wilayah tambang dan keterisolasian.
Sementara Kapuas dan Pulang Pisau bergulat dengan isu pertanian dan rawa.
Dengan kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah sering harus memilih antara membangun infrastruktur dasar, meningkatkan pelayanan publik, atau mendorong pengembangan ekonomi lokal.
Pembangunan yang Belum Merata
Paradoks ini juga terlihat dalam wajah pembangunan.
Di satu sisi, aktivitas ekonomi komoditas berjalan besar. Truk sawit melintas setiap hari, kapal tongkang mengangkut batu bara di sungai, dan investasi perkebunan terus berkembang.
Namun di sisi lain, banyak desa yang masih berjuang dengan persoalan klasik:
- akses pendidikan yang terbatas
- fasilitas kesehatan yang belum merata
- peluang kerja non-komoditas yang masih sedikit
Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan masyarakat.
Ia membutuhkan sistem ekonomi daerah yang mampu mengolah, mengelola, dan mendistribusikan nilai tambah secara lebih adil.
Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi Daerah
Jika Kalimantan Tengah ingin keluar dari paradoks “tanah kaya, fiskal lemah”, ada beberapa arah penting yang perlu diperkuat.
Pertama, mendorong hilirisasi ekonomi daerah.
Komoditas seperti sawit tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah di dalam daerah.
Kedua, memperkuat ekonomi lokal dan UMKM.
Ekonomi daerah tidak bisa hanya bertumpu pada perusahaan besar. Usaha kecil, koperasi, dan ekonomi desa perlu menjadi bagian dari rantai ekonomi yang lebih luas.
Ketiga, mengembangkan sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
PAD tidak harus selalu berasal dari pajak besar, tetapi bisa dari pengelolaan aset daerah, pariwisata berbasis alam, hingga ekonomi kreatif.
Keempat, menata ulang hubungan antara sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.
Daerah penghasil seharusnya memiliki ruang yang lebih kuat untuk merasakan manfaat langsung dari kekayaan yang ada di wilayahnya.
Paradoks yang Harus Disadari Bersama
Paradoks Kalimantan Tengah bukan sekadar soal angka ekonomi.
Ia adalah refleksi tentang bagaimana sebuah daerah yang kaya sumber daya masih mencari jalan menuju kemandirian pembangunan.
Tanahnya kaya.
Potensinya besar.
Namun kekuatan fiskalnya masih perlu diperkuat agar pembangunan tidak hanya bergantung pada pusat.
Jika kekayaan alam dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi daerah, maka Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi lumbung sumber daya nasional, tetapi juga menjadi wilayah yang kuat secara fiskal dan sejahtera bagi masyarakatnya.
Paradoks itu bisa berubah menjadi peluang.
Asalkan kita berani melihatnya dengan jujur.
