Menakar Kemampuan 1 Dekade Duet Halikinnor–Irawati Pimpin Kotim
Perspektif “Skill Up” Kepemimpinan Daerah
Pendahuluan: Kotim di Tengah Persimpangan Pembangunan
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sebagai salah satu daerah strategis di Kalimantan Tengah, telah memasuki babak baru dalam sejarah pembangunan daerahnya. Dalam satu dekade terakhir, kepemimpinan Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati menjadi sorotan utama dalam lanskap pemerintahan lokal. Kombinasi latar belakang teknokratis dan politis dari kedua pemimpin ini menawarkan ekspektasi sinergis yang menjanjikan. Namun, dalam dunia yang terus berubah, kepemimpinan bukan hanya soal menjaga stabilitas, tapi juga tentang kemampuan untuk terus berkembang dan beradaptasi. Dengan menggunakan perspektif “skill up”, artikel ini menilai bagaimana duet Halikinnor-Irawati membentuk arah pembangunan Kotim selama 10 tahun terakhir, serta apa yang bisa diharapkan dari periode kedua mereka.
Bab 1: Latar Belakang dan Peta Arah Kepemimpinan
Halikinnor, mantan Sekretaris Daerah, membawa kapasitas birokratis yang dalam, memahami sistem administrasi dan tata kelola pemerintah dengan baik. Sedangkan Irawati hadir sebagai representasi kekuatan politik yang energik, aktif menyuarakan aspirasi masyarakat terutama dari kalangan perempuan dan kaum muda.
Kemenangan mereka pada periode pertama 2020–2025 ditandai dengan janji membangun Kotim yang lebih merata dan transparan. Dalam perjalanan lima tahun pertama, mereka fokus pada sejumlah program prioritas: perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah.
Namun, sebagaimana umum terjadi pada kepemimpinan daerah, konsolidasi kekuasaan pada awalnya lebih berfokus pada stabilisasi politik dan birokrasi. Pertanyaan pentingnya: apakah duet ini berhasil berkembang dari pemimpin yang “menjaga” menjadi pemimpin yang “mendorong kemajuan”?
Bab 2: Perspektif Skill Up – Metrik Kepemimpinan yang Berkembang
Dalam konteks ini, skill up mengacu pada tiga aspek utama peningkatan kapasitas kepemimpinan:
1. Kemampuan Adaptasi Teknologi dan Digitalisasi
Duet Halikinnor-Irawati mulai memperkenalkan beberapa sistem digital di sektor layanan publik, seperti sistem informasi kependudukan dan perizinan online. Namun, penerapannya masih terbatas dan belum merata di seluruh SKPD. Perluasan integrasi teknologi sangat dibutuhkan agar pelayanan pemerintah lebih cepat, transparan, dan inklusif.
2. Keterampilan Strategis dan Kolaboratif
Sebagai pemimpin daerah, mereka dituntut mampu membangun jaringan kolaboratif yang kuat, baik dengan provinsi, pusat, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Selama lima tahun pertama, terlihat upaya memperkuat relasi dengan investor di sektor perkebunan dan infrastruktur. Namun kolaborasi lintas-sektor untuk pembangunan berkelanjutan, seperti mitigasi konflik agraria atau perlindungan lingkungan, masih belum maksimal.
3. Kecakapan Komunikasi Publik dan Respons Krisis
Komunikasi publik menjadi tantangan tersendiri. Duet ini cenderung lebih aktif dalam komunikasi formal melalui media pemerintah, namun kurang membuka ruang dialog yang langsung dengan warga. Dalam situasi krisis seperti banjir, kerusakan jalan, atau konflik sosial, pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif daripada proaktif. Ini perlu ditingkatkan agar masyarakat merasa lebih terlibat dan didengar.
Bab 3: Capaian Nyata vs Tantangan Struktural
Tidak dapat disangkal bahwa terdapat sejumlah capaian yang menunjukkan komitmen kerja nyata:
– Perbaikan infrastruktur jalan poros dan jembatan penghubung antar kecamatan.
– Percepatan layanan administrasi kependudukan, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
– Program-program dukungan terhadap UMKM, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan.
Namun di balik capaian tersebut, tantangan struktural masih menjadi hambatan besar:
– Ketergantungan pada sektor perkebunan sawit yang berimplikasi pada kerentanan ekonomi dan konflik lahan.
– Kesenjangan wilayah antara desa dan kota yang belum berhasil dijembatani oleh kebijakan distribusi pembangunan yang adil.
– Birokrasi yang masih feodalistik, di mana promosi jabatan dan distribusi proyek masih lebih berdasarkan relasi daripada kinerja.
Jika duet ini ingin meninggalkan warisan pemerintahan yang kuat, maka reformasi internal birokrasi dan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer tapi strategis sangat dibutuhkan.
Bab 4: Potensi 5 Tahun Kedua – Antara Optimisme dan Tantangan Baru
Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Halikinnor dan Irawati untuk melanjutkan masa jabatan kedua mereka. Kemenangan ini bukan hanya bentuk kepercayaan publik, tapi juga membawa beban harapan yang lebih tinggi.
Periode kedua ini dianggap sebagai momentum krusial untuk mempercepat transformasi daerah. Lima tahun ke depan akan menjadi masa penentu: apakah mereka akan bergerak ke arah scale up pembangunan atau terjebak dalam zona nyaman politik?
Optimisme Awal:
– Konsistensi Visi Membangun dari Pinggiran: Program pembangunan berbasis desa dan kecamatan kembali digencarkan, termasuk rencana penataan kawasan pesisir dan hilir sungai Mentaya.
– Pelibatan Generasi Muda dan Digitalisasi Pemerintahan: Pemerintah daerah mulai merancang program Kotim Digital 2026, termasuk penguatan keterampilan IT bagi ASN dan pelaku UMKM.
– Penataan Kawasan Ekonomi Baru: Fokus pada pengembangan koridor pelabuhan Bagendang dan Segintung sebagai pusat logistik regional mulai dihidupkan kembali.
Tantangan yang Tak Kalah Besar:
– Risiko Zona Nyaman: Keberhasilan politik bisa membuat pemimpin lupa mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas diri.
– Reformasi Birokrasi: Belum terlihat adanya mekanisme penilaian kinerja ASN yang berbasis merit secara nyata.
– Isu Lingkungan dan Konflik Sosial: Perlu keberanian untuk menengahi konflik agraria dan memperkuat perlindungan lingkungan, terutama di kawasan sensitif.
Bab 5: Rekomendasi dan Penutup: Kepemimpinan Sebagai Proses Belajar Berkelanjutan
Kepemimpinan bukanlah gelar tetap, melainkan proses yang dinamis. Dalam satu dekade memimpin Kotim, duet Halikinnor dan Irawati telah membuktikan kapasitas dasar mereka dalam menjaga stabilitas dan menjalankan fungsi pemerintahan. Namun, di era digital, dinamis, dan disruptif ini, stagnasi adalah ancaman terbesar.
Beberapa langkah konkret yang bisa diambil untuk menguatkan narasi skill up leadership pada periode kedua:
1. Menerapkan Sistem Kinerja Terbuka: Publikasi kinerja setiap SKPD secara digital dan terbuka.
2. Membuka Forum Dialog Masyarakat: Melalui dialog terbuka bulanan, baik daring maupun luring, antara pemimpin dan masyarakat.
3. Mengembangkan Inkubator Ekonomi Lokal: Untuk membina pelaku usaha muda berbasis potensi lokal dan teknologi.
4. Meningkatkan Transparansi Anggaran: Melalui portal anggaran daerah yang dapat diakses dan dipantau publik.
Akhirnya, publik Kotim tidak hanya menilai pemimpin dari niat baik dan retorika semata, tetapi dari kemampuan bertransformasi, membuka ruang partisipasi, dan keberanian mengambil langkah-langkah progresif. Duet Halikinnor–Irawati memiliki semua peluang itu. Kini tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya untuk benar-benar naik kelas sebagai pemimpin daerah abad ke-21.
*Artikel ini ditulis sebagai refleksi kritis dan apresiatif terhadap dinamika kepemimpinan daerah di Kotawaringin Timur, dengan pendekatan konstruktif dan berimbang.*
