Transmigrasi ke Kalteng: Menabur Harapan, Menuai Tanda Tanya
Oleh: Seseorang yang (masih) percaya bahwa Kalimantan bukan tanah kosong
“Selamat datang di Kalteng, Bumi Tambun Bungai. Tempat di mana harapan dan kenyataan sering bertabrakan di jalan tanah merah.”
Setelah lama hibernasi, program transmigrasi kini kembali mengetuk pintu Kalimantan Tengah. Pemerintah pusat menyodorkan ide lama dalam bungkus baru: pemerataan penduduk, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan dari pinggiran. Terdengar manis, seperti pidato saat peresmian jembatan gantung yang tak selesai-selesai dibangun. Tapi mari kita bahas pelan-pelan—karena Kalimantan tidak suka tergesa-gesa.
🌿 25 Tahun ke Depan: Masa Depan atau Masa Datar?
Bayangkan 2050. Anak-anak transmigran kini menjadi pengusaha kelapa sawit, petani jagung, atau barangkali tukang konten edukasi soal “cara bertahan hidup di tanah eks-lahan plasma”. Sementara penduduk lokal? Sebagian masih bertanya-tanya: “Kapan giliran kami diberi pelatihan dan lahan layak, seperti para tamu itu?”
Infrastruktur mungkin berkembang. Jalan diperlebar, listrik menjangkau dusun terpencil. Tapi benarkah semua itu untuk masyarakat lokal? Atau sekadar koridor logistik untuk hasil panen yang akan dikirim ke pelabuhan milik korporasi?
🏕️ Transmigrasi: Program Sosial atau Parade Seremonial?
Tidak ada yang salah dengan mendistribusikan manusia. Yang keliru adalah jika lahan adat dianggap “kosong” hanya karena tak bersertifikat. Tanah-tanah itu bukan tak berpenghuni, hanya tak terdokumentasi dalam bahasa hukum Jakarta.
Masyarakat Dayak bukan anti pendatang. Mereka hanya anti dilupakan. Mereka bukan marah karena ada yang datang. Mereka marah karena saat datang, pendatang membawa sertifikat, traktor, dan jaminan hidup; sementara mereka sendiri hanya dibekali “doa dari nenek moyang” yang tak bisa dicairkan di bank pembangunan daerah.
🧩 Haruskah Kita Menolak?
Tidak. Menolak sepenuhnya adalah bentuk ketertutupan yang tak mencerminkan kearifan lokal Kalimantan. Tapi menerima tanpa bicara soal keadilan adalah kebodohan berjamaah.
Transmigrasi harus diikuti dengan kesetaraan: pelatihan untuk lokal, akses lahan bersama, skema pertanian kolaboratif, dan—ini penting—pengakuan bahwa penduduk lokal juga punya aspirasi, bukan sekadar ruang.
📜 Catatan dari Hutan: Antara Paru-Paru Dunia dan Paru-Paru Ekonomi
Satu hektare hutan bisa menghidupi lima keluarga. Tapi jika dibuka untuk sawit, mungkin hanya satu keluarga kaya raya, lima buruh, dan puluhan yang hanya bisa memandangi pagar kebun.
Jika dalam 25 tahun, Kalteng hanya jadi halaman belakang bagi Jakarta dan dapur logistik nasional, maka transmigrasi hanyalah proyek pindahan tanpa tujuan moral.
💬 Penutup: Dialog, Bukan Dogma
Mari duduk satu meja. Masyarakat lokal, pemerintah, pendatang, dan semua yang mengaku “pemerhati pembangunan.” Bukan untuk membahas berapa banyak rumah dibangun, tapi siapa yang tinggal di dalamnya, dan siapa yang diusir diam-diam dari ladangnya.
Karena 25 tahun dari sekarang, sejarah akan mencatat: siapa yang datang dengan niat membangun, dan siapa yang datang dengan proposal pembangunan tapi pulang membawa pundi-pundi pribadi.
Dan tanah ini—walau sunyi—tidak pernah lupa.
Catatan: Jika Anda membaca ini sambil memegang peta konsesi, mungkin sudah waktunya membuka peta hati.
