“Setelah Dua Dekade Sawit: Menakar Dampak PT Agro Indomas (Goodhope Group) di Desa Terawan, Seruyan, Kalimantan Tengah”
Pendahuluan: Janji di Ujung Jalan Masuk
Dua puluh lima tahun yang lalu, warga Desa Terawan menyaksikan truk-truk besar membawa alat berat memasuki wilayah yang selama ini dipenuhi hutan, sungai, dan lahan-lahan subsisten. PT Agro Indomas (AGI), bagian dari Goodhope Asia Holdings Ltd., datang membawa janji: membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengangkat desa dari keterisolasian. Namun seiring waktu, pertanyaan besar mulai muncul di benak banyak warga: benarkah janji itu ditepati?
Tulisan ini mencoba menelisik berbagai dampak keberadaan perusahaan sawit multinasional ini di Desa Terawan, bukan hanya dari kacamata pembangunan ekonomi, tetapi juga melalui lensa sosial, ekologis, dan moralitas pembangunan jangka panjang.
1. Ekonomi Lokal: Dari Hutan ke Kebun, dari Petani ke Buruh
Masuknya PT AGI memang membawa geliat ekonomi baru: warga yang sebelumnya petani padi ladang berpindah menjadi buruh panen, penjaga pos, hingga tukang masak di camp karyawan. Di atas kertas, hal ini bisa disebut kemajuan. Tapi dalam kenyataan:
- Sebagian besar pekerjaan bersifat informal dan tidak tetap.
- Upah yang diterima tidak selalu sebanding dengan beban kerja dan risiko kesehatan.
- Tidak banyak pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi alternatif.
Lebih menyakitkan lagi bagi sebagian warga adalah hilangnya akses terhadap sumber penghidupan lama. Lahan ladang berpindah tangan, kebun karet ditebang, dan sungai yang dahulu menjadi sumber ikan kini tercemar. Artinya, mereka tidak hanya beralih pekerjaan, tapi juga kehilangan pilihan.
2. Lahan dan Konflik Agraria: Ketika Sertifikat Tak Sebanding dengan Surat Leluhur
Konflik tenurial menjadi titik gelap dari kehadiran korporasi sawit. Banyak warga—terutama yang tidak memiliki sertifikat formal atas tanahnya—merasa dirampas secara perlahan-lahan:
- Tanah yang diklaim sebagai “lahan tidur” oleh perusahaan adalah tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun.
- Proses pembebasan lahan kerap tidak transparan, minim partisipasi warga, dan penuh tekanan.
- Upaya masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum sering terhambat birokrasi dan minimnya pendampingan hukum.
Satu warga tua mengatakan, “Dulu tanah ini untuk anak cucu kami. Sekarang tinggal parit-parit sawit.”
3. Lingkungan: Sungai Mati, Eceng Gondok Menari
Salah satu perubahan yang paling kasat mata adalah kerusakan lingkungan, khususnya pada Sungai Rungau dan anak-anak sungainya yang mengalir ke Danau Sembuluh. Warga melaporkan bahwa:
- Sungai menjadi keruh dan berbusa.
- Ikan-ikan yang dulunya melimpah kini sulit didapat.
- Eceng gondok meluas tak terkendali, menandakan sedimentasi tinggi dan ketidakseimbangan ekosistem air.
Kondisi ini diperparah oleh sistem pembuangan limbah cair (effluent) dan land application yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan standar baku mutu lingkungan hidup. Banyak warga menduga bahwa air limbah tidak cukup terolah sebelum masuk ke badan air.
4. Sosial dan Budaya: Guncangan Identitas dan Ketimpangan Baru
Keberadaan perusahaan besar turut mengubah wajah sosial-budaya masyarakat:
- Masuknya ribuan pekerja dari luar daerah (baik dari Pulau Jawa maupun luar negeri) menciptakan komunitas heterogen yang tidak selalu akrab.
- Budaya lokal mulai terpinggirkan. Acara adat, nilai gotong royong, dan tradisi turun-temurun mulai terkikis.
- Tumbuhnya komunitas ekonomi baru yang lebih dekat dengan perusahaan memunculkan strata sosial: mereka yang “terlibat” dan mereka yang “tertinggal”.
Dalam banyak kasus, terjadi ketegangan diam-diam yang sulit dibicarakan secara terbuka. Ketegangan yang tidak selalu berbentuk konflik fisik, tapi meninggalkan rasa kehilangan jati diri.
5. Infrastruktur: Pembangunan Selektif untuk Roda Ekonomi
Memang tidak bisa dipungkiri, PT AGI telah membangun sejumlah fasilitas:
- Jalan utama menuju desa diperkeras.
- Beberapa jembatan beton menggantikan jembatan kayu yang rapuh.
- Ada bantuan CSR berupa alat olahraga, beasiswa terbatas, dan sarana ibadah.
Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar infrastruktur ini berorientasi pada kebutuhan logistik perusahaan, bukan pada kebutuhan dasar warga. Jalan memang dibangun, tetapi:
- Lebih sering rusak karena dilewati truk-truk CPO bermuatan berat.
- Jalan ke permukiman warga masih berupa tanah atau kerikil.
- Akses air bersih, listrik, dan layanan kesehatan masih jauh dari memadai.
6. CSR dan Tanggung Jawab Perusahaan: Seremonial dan Sesaat
Program CSR dari Goodhope Group sering diumumkan dengan baliho dan seremoni. Namun dalam pelaksanaan:
- Tidak ada mekanisme partisipasi warga dalam perencanaan program.
- Tidak jelas indikator keberhasilan dari setiap program.
- Banyak program bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar masalah (seperti pelatihan singkat tanpa tindak lanjut).
Sebagian warga menyebutnya “CSR karbitan”—cepat, meledak, lalu hilang tak berbekas.
7. Ketergantungan yang Membelenggu
Setelah dua dekade, muncul paradoks tragis: warga merasa kecewa, namun juga merasa tidak bisa hidup tanpa perusahaan. Ini yang disebut sebagai ketergantungan sistemik:
“Kalau sawit tutup, kami makan apa? Tapi kalau terus begini, kami juga habis,” ujar seorang kepala keluarga muda.
Ketergantungan semacam ini memperlihatkan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak bersifat membangkitkan kemandirian, melainkan memperluas dominasi ekonomi perusahaan atas hidup warga.
Penutup: Perlu Audit Sosial dan Ekologis
Setelah hampir 25 tahun, Desa Terawan layak mendapatkan evaluasi menyeluruh:
- Audit sosial tentang dampak perusahaan terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial.
- Audit ekologis tentang kondisi sungai, tanah, dan udara.
- Keterlibatan negara untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara korporasi dan warga desa.
Pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, dan LSM perlu bersinergi menciptakan model pembangunan berbasis kedaulatan rakyat dan kelestarian lingkungan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi korporasi.
Akhir Kata
PT Agro Indomas mungkin telah mengubah wajah Desa Terawan, namun apakah perubahan itu benar-benar membawa kesejahteraan, atau justru membuat warga kehilangan hak atas masa depannya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh angka ekspor CPO semata, tetapi oleh air sungai yang masih bisa diminum, tanah yang masih bisa ditanami, dan warga yang masih merasa memiliki tanah airnya sendiri.
